Fadli Tuding Pemerintah Jegal Prabowo di Pilpres, Ini Kata Mendagri

fadli-tuding-pemerintah-jegal-prabowo-di-pilpres-ini-kata-mendagri

Fadli Tuding Pemerintah Jegal Prabowo di Pilpres, Ini Kata Mendagri

fadli-tuding-pemerintah-jegal-prabowo-di-pilpres-ini-kata-mendagri

Fadli Tuding Pemerintah Jegal Prabowo di Pilpres, Ini Kata Mendagri –  Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menuding pemerintah hendak menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2019 melalui presidential threshold 20 persen. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tudingan tersebut.

Menurutnya, tudingan presidential threshold 20 persen untuk menjegal langkah Prabowo tidak terbukti kebenarannya. Presidential threshold 20 persen sudah diterapkan di Pilpres sebelumnya dan calon lebih dari 1.

“Lihat saja, dua kali Pilpres, 20 dan 25. Yang pertama, 5 pasang calon, yang kedua, dari harusnya 4 jadi 2. Karena undang-undang katakan Parpol atau gabungan parpol yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres. Jadi kalau politisi ada yang katakan 20 dan 25 itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, buktinya nggak ada kok,” terang Tjahjo kepada wartawan, Senin (17/7/2017).

Justru Tjahjo menilai presidential threshold 20 persen ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Namun adalah hal yang wajar, lanjutnya, apabila ada pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Fadli Tuding Pemerintah Jegal Prabowo di Pilpres, Ini Kata Mendagri

“Udah diatur di undang-undang yang baru bahwa tak akan mungkin ada calon tunggal. Ini kan agar memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, itu aja,” ujar Tjahjo.

“Pilkada juga sama, 20 dan 25 nggak ada yang protes. 2 kali Pilpres juga nggak ada yang protes. Memang kalau ada yang protes, sama aja semua,” lanjutnya.

Menurutnya, hal ini mirip ketika masa penggodokan UU Ormas pada tahun 2011 dan 2013 lalu. Saat itu ada 2 fraksi di DPR yang tidak setuju atas UU Ormas. Namun ia menegaskan aturan baik yang sudah berlaku tidak perlu diubah lagi.

“Di 20-25. Karena undang-undang atau pasal yang udah baik kenapa harus diubah,” tandasnya.

Sebelumnya, Fadli menuding pemerintah hendak menjegal Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Tudingan ini didasari ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen.

“Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

July 12th, 2017 by