Masker Palsu Beredar, Kenali Ciri Masker Medis Asli dan Palsu

Masker Palsu Beredar, Kenali Ciri Masker Medis Asli dan Palsu

Masker Palsu Beredar, Kenali Ciri Masker Medis Asli dan Palsu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berasal dari Fraksi Demokrat, Santoso, mengusulkan kata larangan di Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) diganti menjadi pengaturan.
Pasang Bola
Menurutnya, hal ini perlu disosialisasikan kepada penduduk sehingga rencana regulasi yang sedang dibuat tidak dinilai bertujuan untuk melarang minol.

“Menurut aku benar-benar perlu berasal dari pihak Baleg untuk selalu mendengungkan bahwa RUU ini bukan kembali RUU Larangan Minol, tapi yang jelas adalah [RUU] Pengaturan Minol,” kata Santoso dalam rapat pleno penyusunan RUU Minol di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta terhadap Senin (5/4).

“Ini mesti didengung-dengungkan sehingga penduduk awam jelas bahwa RUU ini mengatur mana yang boleh mana yang tidak, bukan melakukan pelarangan terhadap minol,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Baleg DPR berasal dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin memberi saran sehingga minol tidak dilarang tapi dibatasi peredarannya.

“Saya berpikir, yang seperti ini terhitung bisa saja mewakili yang lain terhitung ya. Jadi minol itu harusnya tidak mesti dilarang. Tapi dibatasi, begitu. Prinsipnya begini, minum apa-pun kebanyakan ya muntah. Makan apa-pun kebanyakan, muntah,” kata Nurul.

Ia berpendapat, semua yang dikonsumsi atau dinikmati secara terlalu berlebih tidak baik. Selain itu, menurutnya, semua yang terlalu berlebih dan tidak baik udah diatur dalam ajaran agama mana pun.

Nurul terhitung menyatakan, minol udah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan bersama dengan penggolongan A hingga C.

Adapun pengawasan tersebut, menurut dia, udah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 74 th. 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol.

Dalam Perpres tersebut, kata dia, Pasal 7 Ayat 4 mengatur tentang berikan kewenangan bagi para wali kota atau bupati untuk melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

“Jadi sebetulnya, Perpres yang udah tersedia itu udah cukup dan bukan Perpres ini saja ya. Saya baca terhitung berasal dari Keputusan Menteri, apalagi banyak deh,” ucap dia.

Selain itu, ia mengingatkan soal Pasal 8 dalam Perpres 74 yang menambahkan pengecualian mengonsumsi minol untuk kepentingan terbatas, pada lain kepentingan tradisi ritual keagamaan, farmasi, wisatawan, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh perundang-undangan.

Terkait pasal tersebut, Nurul menilai, RUU Minol justru sanggup memicu Indonesia terancam kehilangan wisatawan mancanegara.

“Karena bikin mereka ya liburan itu adalah having fun begitu ya. Jadi kecuali ini dilarang mereka kemudian bakal lari ke Singapura, lari ke Malaysia atau daerah-daerah lain,” ucap dia.

Senada, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyebut RUU Larangan Minol sesungguhnya mesti diubah judulnya menjadi RUU Pengaturan Minol.

Menurutnya, regulasi yang sedang dibuat pas ini bertujuan untuk mengatur pengguna hingga distribusi, bukan untuk melarang.

“Ini mesti dibatasi bahwa dalam usia yang harusnya belum boleh dikarenakan alasan kesegaran dan lain-lain itu perlu untuk dilakukan,” kata Supratman.

“Jadi kami mesti coba cari keseimbangan, berkenaan judul aku sepakat kecuali ini berjalan kami mesti ganti judulnya, jangan menjadi pelarangan tapi sekurang-kurangnya pengaturan atau pembatasan,” lanjutnya.

Merespons itu, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan bahwa judul rencana regulasi yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 adalah RUU Larangan Minol.

Kunjungi Juga : Tips Kesehatan Singkat,Berita Kesehatan Terbaru

Menurutnya, pergantian tidak sanggup langsung dilakukan, tapi mesti tunggu tahap harmonisasi. Meski begitu, pemilik sapaan akrab Awiek itu menegaskan, judul tetap sanggup berubah di hari mendatang.

April 6th, 2021 by