Pemerintah Berikan Alternatif Pembiayaan Kesehatan 2020

Pemerintah Berikan Alternatif Pembiayaan Kesehatan 2020

Ada jutaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan harapan ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meraih akses terhadap layanan kebugaran yang setara dan bermutu. Oleh karena itu, keberlangsungan program JKN perlu tetap dipertahankan bersama dengan baik.

Muslim (48 tahun), buruh pabrik manufaktur di Cikarang, Jawa Barat, merupakan salah satu orang yang terkait kepada JKN untuk meraih layanan atau perlindungan kesehatan. Ia mengisahkan dirinya menderita penyakit infkesi paru-paru terhadap pertengahan tahun 2018 silam. Penyebab penyakitnya diduga karena polusi udara and rutinitas merokok. Sejak pas itu ia terasa akrab bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saya jarang sakit, tidak pernah dirawat di rumah sakit. Tahun 2018 tiba-tiba kena pneumonia dan perlu dirawat di rumah sakit lebih dari satu minggu,” katanya kepada redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, belum lama ini.

Ia menyatakan terasa mengalami penurunan performa kerja sejak menderita penyakit tersebut. Pasalnya, sejak sakit infeksi paru-paru ia perlu rutin pemeriksaan ke rumah sakit. Proses pemeriksaan ini ia lalui sepanjang lebih dari satu tahun. Ia pun terasa tidak sedap hati kepada pihak perusahaan karena tidak mampu bekerja bersama dengan maksimal.

“Kalau rela pemeriksaan ke RS, otomatis saya tidak mampu berangkat kerja. Terus saya telah tidak mampu kerja sekuat pernah sejak sakit ini,” sebutnya.

Pria asal Semarang, Jawa Tengah, ini memiliki permintaan untuk mengajukan pensiun dini ke perusahaan. Setelah pensiun, ia memiliki rancangan untuk pulang kampung dan mengakses bisnis kecil-kecilan bersama dengan modal dari dana pensiun. Ia juga idamkan memfokuskan diri terhadap pengobatan dan pemulihan kesehatan.

“Belum sempat mengajukan pensiun dini, ternyata ada pandemi corona. Pihak HRD kasih anjuran ke saya jangan ambil pensiun pernah karena suasana tengah tidak bagus. HRD kasih saya kebebasan untuk bekerja semampu saya,” tuturnya.

Tahun 2020 jadi tahun yang berat bagi Muslim. Belum sembuh total dari penyakit paru-paru, dokter ulang memvonis dirinya terkena penyakit gula. Dengan demikian, tahun ini ia perlu menjalani dua pengobatan sekaligus.

“Kesehatan saya tetap menurun. Saya perlu minum banyak obat yang harganya mahal-mahal. Ada obat yang perlu saya minum seumur hidup. Kalau tidak ada BPJS Kesehatan, uang pensiun dan tabungan saya bisa-bisa habis hanya untuk membayar biaya pengobatan,” sebutnya. Taruhan Bola

Ketergantungan banyak masyarakat Indonesia kepada JKN diamini oleh Deputy Director of Research and Outreach Smeru Institute, Athia Yumna.

Athia Yumna menyatakan JKN memiliki peran yang sangat besar didalam meningkatkan akses kebugaran masyarakat Indonesia. Bukan hanya menunjang masyarakat mengakses layanan kesehatan, ia memastikan JKN juga berperan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tercatat, per 30 Juni 2020 total cakupan kepesertaan JKN mencapai 221,2 juta jiwa atau kurang lebih 84% dari kuantitas masyarakat Indonesia. Selain itu, JKN lewat BPJS Kesehatan telah membangun kerja sama bersama dengan lebih dari 27.000 layanan kesehatan, baik primer maupun rujukan.

Dari kuantitas tersebut, komposisi peserta JKN didominasi oleh penerima perlindungan iuran (PBI) sebesar 59,9 persen. PBI merupakan program jaminan kebugaran bagi fakir miskin dan orang tak mampu yang dibayarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN dan pemerintah area lewat APBD.

“Hal ini menyatakan kontribusi positif JKN didalam mengakses akses terhadap layanan kebugaran yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Athia Yumna didalam webinar yang digelar di Jakarta, sebagian pas lalu.

Ia menyatakan salah satu tantangan yang dihadapi untuk menjaga keberlangsungan program JKN adalah mewujudkan pembiayaan yang berkelanjutan. Ia merinci bahwa sedikitnya ada tiga tantangan untuk wewujudkan pembiayaan yang berkelanjutan, yaitu ketimpangan cakupan kepesertaan JKN, dorongan fiskal belum cukup untuk kurangi defisit pembiayaan JKN, dan beban ganda penyakit yang tetap besar.

“Meski kuantitas anggaran kebugaran Indonesia mengalami peningkatan sejak awal penyelenggaraan JKN, dorongan fiskal ini belum cukup untuk kurangi defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan,” ujarnya.

October 29th, 2020 by